Gus Dur Menangis di Depan Para Ulama Sebelum Terbitkan Dekrit

Presiden Abdurrahman Wahid tidak akan datang ke Sidang Istimewa MPR yang dipercepat karena melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan ilegal. Demikian Presiden kepada wartawan di Credential Room Istana Merdeka Sabtu pagi.

Pada tanggal 23 Juli ini, masyarakat Indonesia mengenang kembali peristiwa yang terjadi 21 tahun yang lalu, yaitu diterbitkannya dekrit presiden oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Menjelang beberapa jam sebelum Gus Dur, Presiden ke-4 Republik Indonesia resmi menerbitkan dekrit presiden pada 23 Juli 2022, beliau menangis di hadapan sejumlah ulama.

Beliau menangis saat mengadakan pertemuan dengan sejumlah ulama kharismatik di Istana Negara pada Minggu (22/7/2001) sekitar pukul 23.00 WIB malam.

Dilansir dari pemberitaan yang dimuat oleh Kompas bertajuk "Sebelum Jatuhkan Dekrit, Abdurrahman Wahid Menangis" tanggal 1 Agustus 2001, pertemuan tersebut digelar untuk menyampaikan hasil kajian dan taushiyah dari para ulama terkait kondisi politik yang panas saat itu.

Dalam pertemuan itu juga hadir sejumlah tokoh masyarakat, ada Rachmawati Soekarnoputri, Hariadi Darmawan, Hermawan Sulistyo, dan sejumlah aktivis.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur sempat menangis setelah KH Mas Subadar (Pasuruan) memberikan taushiyah.

Isi Dekrit Presiden Gus Dur

Isi Dekrit Presiden yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid pada 22 Juli 2001. Dekrit ini merespons rencana MPR menggelar sidang istimewa untuk mencabut mandat terhadap Gus Dur.

"Gus Dur sesunggukan dan berkali-kali tangan kirinya menghapus air mata," cerita salah seorang ulama.

Presiden Abdurrahman Wahid pada saat itu juga meminta maaf kepada para ulama. Beliau menyampaikan permintaan maaf karena merasa tidak banyak berterus terang mengenai situasi politik.

Gus Dur waktu itu menyatakan bahwa saat itu beliau berusaha supaya para ulama tidak terlalu repot atau terbebani karena memikirkan urusan politik.

Menurut bapak Pluralisme Indonesia tersebut, bahwa para ulama tidak boleh terlalu larut dalam politik.

Adapun isi taushiyah para ulama yakni menolak Sidang Istimewa (SI) MPR untuk digelar karena menganggap prosesnya sejak awal dinilai ilegal.

KH Fawaid As'ad selaku pengasuh Pesantren Asembagus, Situbondo, yang juga berada di lokasi menyebutkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid belum terbukti melanggar dalam kasus Brunei dan Bulog seperti dituduhkan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu.

"Apa yang menjadi dasar SI MPR. Ini kan dholim namanya, kalau hanya menuduh orang tanpa bisa membuktikan," ujar KH Fawaid As'ad.

Juru bicara kepresidenan Yahya Cholil Staquf, membacakan Maklumat Presiden. Perintah tersebut dikeluarkan berkaitan dengan situasi politik darurat dan adanya kontroversi mengenai kemungkinan Sidang Istiwewa (SI) MPR dan kemungkinan Dekrit Presiden.

Setelah Gus Dur mendengarkan hasil taushiyah dari para ulama, beliau juga menghubungi KH. Abdullah Faqih yang menjadi pengasuh pesantren Langitan, Tuban.

Ternyata, KH. Abdullah Faqih juga sependapat dengan hasil taushiyah ulama. Bahkan, beliau secara lebih tegas memberikan dukungan agar Gus Dur menerbitkan dekrit presiden.

"Didukung atau tidak oleh tentara, Gus Dur harus mengeluarkan dekrit. Ini menunjukkan bahwa Gus Dur tetap tidak mengakui SI dan tidak mengakui pelanggaran yang dituduhkan. Biar sejarah nanti yang menilai, apakah SI atau dekrit Presiden yang benar," tegas KH Faqih.

Kemudian, pada 23 Juli 2001 lewat tengah malam, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden. Isinya memuat 3 poin utama yakni pembekuan MPR dan DPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Golkar.

Namun penerbitan dekrit presiden itu ditentang Parlemen sehingga melalui Sidang Istimewa MPR yang dipimpin Amien Rais pada 23 Juli 2001, Gus Dur resmi dimakzulkan.

Tepat pada hari pemakzulan, para pendukung Gus Dur telah berkumpul di Istana Negara. Mereka pun ikut mengawal Gus Dur keluar dari Istana Presiden.

Gus Dur tidak terkait kasus Bulog dan Brunei

Perlu diketahui, hingga Gus Dur turun tahta, kasus hukum yang dituduhkan kepadanya tak pernah terbukti.

Bahkan, Jaksa Agung dan Kepolisian sendiri sudah menyatakan bahwa Gus Dur tidak terkait dengan kasus yang dituduhkan kepada beliau.

Setelah dua hari pasca pemakzulan, Gus Dur menyatakan bahwa beliau banyak dikelilingi Brutus (istilah untuk seorang pengkhianat di dunia politik).

"Saya tidak tahu siapa yang dimaksud. Tetapi, tampaknya para pejabat di sekitar Gus Dur," ujar seorang pengurus PBNU seperti dikutip dari arsip Kompas.

Sumber: kompas.com